Tampilkan postingan dengan label hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hukum. Tampilkan semua postingan

Minggu, 24 Desember 2017

Artindjo Sosok Sakera Zaman Now

Judul : Sogok Aku, Kau Kutangkap
Penulis : Haidar Musyafa
Penerbit : Penerbit Imania
Terbitan : Pertama, 2017
Tebal : 434 halaman
ISBN : 978-602-7926-36-3
Dimuat di: Radar Madura, 24 Desember 2017

Sosok Artindjo Alkostar menjadi oase di tengah masifnya KKN yang dilakukan pejabat hampir di semua lembaga negara dan tingkatan. Melalui kekuasaan yang dimiliki sebagai ‘wakil Tuhan’, ia berusaha agar hukum selalu tajam ke atas dan ke bawah. Buku ini merekonstruksi perjalanan hidup sosok pemberani berdarah Madura tersebut.

Keberanian Altindjo mewarisi keberanian leluhurnya yang menjadi tokoh leganda dan simbol karakter masyarakat Madura, Sakera. Kalau Sakera keras kepada penjajah asing, Artindjo keras kepada penjajah dari dalam negeri. Kalau Sakera ditakuti Belanda, Artidjo paling ditakuti koruptor. Sayang, penulis tidak mengeksplor lebih detail silsilah keluarga Altindjo hingga sampai ke Sakera.

Pak Durah dan Ny. Hakim (orangtua Artidjo) menanamkan karakter Sakera sejak Artidjo kecil. Setelah mendengar kisah keluhurnya yang mati di tiang gantung karena kegigihannya membela kepentingan rakyat kecil, Artidjo optimis bisa berkiprah seperti Sakera. “Pasti jika sudah besar nanti aku bisa jauh lebih hebat dari Sakera,” kata Artidjo muda (hlm. 45).

Keberpihakan Artindjo kepada rakyat kecil sudah terlihat dari pilihan ekstrakurikuler di bangku SMA. Ia memilih ekstrakurikuler pertanian sekalipun orangtuanya lebih sreg ekstrakurikuler lain. Alasan Artidjo memilih ekstrakurikuler pertanian agar kelak bisa membantu petani bercocok tanam sehingga hasil pertaniannya meningat.

Keseriusan Artidjo ingin membantu petani dilanjutkan dengan hendak mendalami ilmu pertanian di Fakultas Pertanian UGM. Namun, cita-cita tersebut tidak kesampaian sehingga terpaksa banting setir ke Fakultas Hukum UII. Mula-mula, Artidjo memang kurang sreg dengan pilihan tersebut namun akhirnya ditekuni secara serius.

Sekalipun tidak bisa membantu petani di bidang pertanian, Artidjo menggunakan pengetahuan hukum yang dimiliki untuk membantu rakyat kecil. Saat pemerintah memaksa dan mewajibkan para petani di Sumenep menanam tebu, Artidjo turut mengadvokasi warga. Artidjo sendiri sampai harus berurusan dengan hukum karena dinilai berusaha menghasut rakyat untuk melawan kebijakan pemerintah.

Keterlibatan Artidjo mendirikan dan menjadi pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta membuat kiprahnya membela rakyat kacil semakin intens, seperti membela kaum pinggiran, korban PHK, dan orang miskin yang berurusan dengan hukum (hlm. 307). Selain itu, Artidjo menangani berbagai macam kasus pelanggaran HAM seperti petrus.

Tidak puas membela rakyat kecil melalui wadah LBH, setelah purna tugas menjadi Direktur LBH Yogyakarta, Artidjo mendirikan Artidjo Alkostar and Associates. Lembaga hukum yang Artidjo dirikan turut serta menyelidiki dan memberikan pembelaan kepada para korban Insiden Santa Cruz yang terjadi di Dili, Timor Timur, di pengujung tahun 1991.

Terakhir, pembelaan Artidjo terhadap rakyat kecil terlihat melalui ketok palunya yang selalu memperberat hukuman koruptor. Artidjo berkesimpulan bahwa tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang tidak akan hancur jika korupsi sudah merajalela.

Haidar Musyafa mengutip pandangan Artidjo tentang korupsi. “Korupsi itu tidak hanya sebatas pada hilangnya uang negara, tapi maksud dari korupsi yang sebenarnya itu adalah suatu tindakan pelanggaran HAM. Hal itu tak lain karena dampak dari korupsi itu membuat kehdupan bernegara, utamanya bagi masyarakat bawah akan semakin menderita.” (hlm. 431).

Jika perjuangan Sakera penuh dengan darah bahkan harus mengembuskan napas secara tragis, yang diperjuangkan Artidjo tak kalah berat. Beberapa kali mau ditembak, namun nyalinya tak ciut untuk memperjuangkan rakyat kecil. Baginya, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Lebih baik mati daripada harus menanggung rasa malu mendiamkan ketidakadilan.

Dalam setiap lembar halaman novel biografi Artidjo Alkostar ini, pembaca disuguhi karakter-karakter khas Madura. Semoga dari kisah novel setebal 434 halaman ini lahir Sakera dan Artidjo baru dari anak kandung era milenial.

Senin, 18 Januari 2016

Menyegarkan Kembali Hukum Islam

Judul : Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah
Penulis : Jasser Auda
Penerbit : Mizan
Terbitan : Pertama, Agustus 2015
Tebal : 356 halaman
ISBN : 978-979-4339-02-2
Dimuat di: Koran Madura, 15 Januari 2015  

Penyegaran hukum Islam telah dilakukan sejak lama dan terus berlanjut hingga saat ini. Sudah tak terhitung produk ijtihad hasil pergumulan fikih dengan dinamika realitas kontemporer. Namun, dari sisi metodologi dan kualitas tak lebih dari dekorasi khazanah peradaban Islam lama. Artinya, agenda pembaruan hukum Islam yang berlangsung selama ini hanyalah kelanjutan dari generasi sebelumnya.

Penyegaran hukum Islam yang dilakukan intelektual muslim selama ini hanya berkutat pada persoalan hukum praktis (fikih), sementara perangkat metodologi pengambilan keputusan hukum (istinbat al-ahkam) masih mempertahankan cara klasik. Pembaruan hukum Islam belum menyentuh sistemnya: usul fikih. Sehingga, corak hukum Islam lebih bersifat penjagaan dan perlindungan.

Pakar hukum Islam, Jasser Auda menawarkan penyegaran hukum Islam secara lebih mendasar dengan mengoreksi kembali teori usul fikih. Metodologi usul fikih dalam menghadapi peristiwa baru dinilai masih butuh pengembangan lebih jauh dalam rangka memberikan fleksibilitas terhadap hukum Islam agar dapat menghadapi perubahan kondisi yang sangat cepat.

Term Maqasid Syariah (maksud pokok Syariat Islam) menjadi basis pangkal filosofi berpikir Jasser Auda dalam menyegarkan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai alat analisis. Nas pokok serta dalil-dalil linguistik dan rasional berbasis nas yang menjadi pijakan teori usul fikih dipahami melalui pendekatan Maqasid Syariah.

Mekanisme penafsiran Al Qur'an bercorak Maqasid Syariah yang diusulkan Jasser Auda didasarkan pada persepsi bahwa Al Qur'an merupakan suatu keseluruhan yang menyatu. Artinya, keseluruhan surah dan ayat dalam Al Qur'an memainkan peranan dalam pembentukan hukum-hukum yuridis, termasuk ayat-ayat yang diklaim telah di-mansuh (hlm. 299).

Sedangkan dalam kaitannya dengan sunah Nabi, Jasser Auda menyitir pendapat Al Qarafi yang mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan Nabi sebagai seorang Rasul yang menyampaikan pesan ilahi, seorang hakim, dan seorang pemimpin. Dengan demikian, hadis Nabi harus dipahami dengan tujuan masing-masing yang memiliki implikasi berbeda terhadap hukum Islam (hlm. 301).

Interpretasi terhadap redaksi hadis juga dipahami dalam konteks kebudayaan bangsa Arab yang melandasinya, alih-alih memperlakukan hadis sebagai aturan-aturan yang absolut. Jadi, hadis dipahami dalam kaitannya dengan maksud moral yang agung (hlm. 313).

Bertolak belakang dari ulama klasik yang hanya menerima sebab (ilat) sebagai kriteria valid analogi (kias), Jasser Auda memasukkan kebijaksanaan (hikmah) sebagai kriteria sah. Hikmah dinilai lebih kuat karena kriteria ilat tidak konsisten dan tidak dapat ditetapkan dengan cermat (hlm. 306).

Reformasi Maqasid Syariah yang diusulkan Jasser Auda menuju hukum Islam yang bercita rasa pembagunan dan pemuliaan hak asasi manusia. Secara terang-terangan Jasser Auda menyarankan Laporan Pembangunan PBB (UNDP) menjadi salah satu tujuan pokok Maqasid Syariah. Dengan mengadopsi ini, realisasi Maqasid Syariah dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangunan versi PBB (hlm. 60).

Gagasan Jasser Auda dalam buku Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah mendesak dikampanyekan secara masif di tengah menguatnya persoalan khilafah, HAM, kesetaraan gender, hubungan muslim dengan muslim yang lain dan non muslim, lingkungan, pengembangan SDM, iptek, dan kemiskinan yang melanda dunia Islam.

Kamis, 20 Agustus 2015

Perbandingan Hukum Humaniter Islam dan Internasional

Judul: Islam dan Urusan Kemanusiaan
Editor: Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin
Penerbit: Serambi
Terbitan: Februari 2015
Tebal: 413 halaman
ISBN: 978-602-290-024-5
Dimuat di: Kabar Madura, 24 Juli 2015

Kata jihad seolah-olah identik dengan perang, khususnya terhadap non muslim. Doktrin ini selalu menjadi tameng untuk melegalkan pembunuhan atas nama agama. Akibat ulah segelintir orang yang menyalahartikan doktrin jihad, Islam identik dengan kekerasan, tak berprikemanusiaan.

Memang peperangan bukan sesuatu yang haram, baik dalam hukum Islam maupun hukum internasional. Nabi Muhammad juga melakukan namun dalam batas kewajaran, dan selalu menekankan kepada para sahabat yang akan berlaga di medan perang agar tidak melampaui batas.

Nabi Muhammad selalu mengingatkan di antaranya agar perang dilakukan atas nama dan di jalan Allah bukan karena ambisi nafsu, tidak membunuh secara sadis, tidak membunuh perempuan dan anak-anak kecil, dan tempat ibadah. Beberapa ayat Al Qur'an tentang etika perang dan hadis Nabi tersebut oleh cendekiawan muslim dijadikan dasar rumusan Hukum Humaniter Islam (fiqh al-siyar).

Al Qur'an dan hadis yang menjadi sumber rumusan fiqh al-siyar tidak bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang diambil dari berbagai kesepakatan dan kebiasaan internasional. Misalnya, Pasal 53 Protokol Tambahan I dan Pasal 16 Protokol Tambahan II tentang perlindungan terhadap tempat ibadah (hlm. 125).

Namun, antara fiqh al-siyar dan HHI, terdapat beberapa perbedaan. Menurut Mohd Hisham Mohd Kamal, HHI memisahkan antara norma-norma legal dan norma-norma moral. Sementara fiqh al-siyar tidak. Selain itu, konsep kepentingan militer saat perang dalam HHI bisa ditelusuri di dalam Konversi terkait seperti Konversi Jenewa, sementara konsep kepentingan militer dalam Islam belum jelas (hlm. 85).

Penjelasan di atas bukti bahwa Islam selalu selaras dengan zaman. Dengan demikian, menjadi muslim yang taat bukan berarti harus mengisolasi diri dan tidak bisa terlibat dalam kebijakan internasional yang notabene didominasi Barat. HHI yang telah diratifikasi negara-negara Islam dan mayoritas berpenduduk muslim tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Indonesia termasuk negara yang meratifikasi HHI hasil Konversi Jenewa tahun 1949. Namun sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Padahal dua protokol tersebut adalah produk hukum yang melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949.

Protokol Tambahan I tentang "internasional armed conflict" dan Protokol Tambahan II tentang "non internasional armed conflict" diidentikkan dengan campur tangan pihak luar dalam persoalan dalam negeri. Oleh karenanya, pemerintah sampai saat ini belum meratifikasi dua protokol tersebut.

Menurut Muhammad Nur Islami dua protokol tambahan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah perlindungan sipil dan kasus terorisme (hlm. 124). Bahkan aktivis HAM mendesak pemerintah segera meratifikasi dua protokol tambahan itu sehingga tak ada hukuman mati di Indonesia.

Uraian tentang konflik bagian dari uraian buku Islam dan Urusan Kemanusiaan. Buku terbitan Serambi setebal 413 itu juga memaparkan tentang perdamaian dan filantropi yang sekarang marak digalang lembaga kemanusiaan muslim. Buku tersebut hadir karena meningkatkannya peran aktif lembaga kemanusiaan muslim di ruang publik, tidak dibarengi dengan kajian mendalam tentang Islam dan masalah-masalah kemanusiaan, khususnya hukum humaniter. Buku itu penting dibaca.